RSS

KOALISI “SUMEDANG SEHATI”

21 Feb

Hana Nguni, Hana Mangke, Tan Hana Nguni, Tan Hana Mangke. Ada dulu ada sekarang. Tak ada dulu tak ada sekarang. Bagi saya, pameo dari karuhun urang Sumedang ini seolah menyiratkan pesan bahwa jika salah memulai sesuatu, maka serba salah pula dalam menjalankankannya. Salah itikad, salah pula melangkah, maka semakin tidak jelas pula tujuan akhirnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumedang 2010 telah ditetapkan. Bukan tanpa masalah dan penyikapan yang kritis. Fraksi Partai Golkar (FPG) sebagai fraksi terbesar kedua di DPRD Sumedang, melakukan aksi walk-out dan menyatakan tidak akan ikut melaksanakan setiap kegiatan dalam APBD 2010.

Menyatakan suatu sikap dalam perhelatan politik seperti yang dilakulkan oleh F-PG tersebut adalah lumrah, dan biasa-biasa saja. Masih hangat dalam ingatan kita, F-PPP pernah melakukan hal yang sama dalam proses penetapan APBD perubahan 2009 lalu. Yang menarik untuk dicermati dibanding sekedar walk-out adalah fakta bahwa di Kabupaten Sumedang ini, Golkar adalah partai pemerintah. Partai Golkar bergabung dengan PDIP dan 9 partai lainnya menggalang koalisi pelangi “Sumedang Sehati” untuk memenangkan perhelatan Pilkada 2008.

Pasca Reformasi 1998, jika Partai Golkar bersatu dengan PDIP maka wacana yang berkembang adalah munculnya kembali status quo baru. Ini karena kedua partai tersebut lahir dan tumbuh berkembang di era Orde Baru, serta muncul sebagai dua kekuatan politik terbesar pada Pemilu 1999. Meski wacana tersebut di tingkat nasional kini sudah ketinggalan kereta, tapi di tingkat lokal Kabupaten Sumedang, kedua partai nasionalis ini tetap sebagai kekuatan dominan, dan kerap menjadi barometer konstelasi politik di kabupaten Sumedang. Maka, ketika kedua partai ini menyatakan diri berkoalisi dan diikuti 9 partai lainnya, lalu memenangkan Pilkada 2008, logikanya adalah akan terdapat satu hegemoni kekuasaan yang sangat besar, dan memerintah Kabupaten Sumedang dengan legitimasi dan dukungan politik yang sangat kuat.

Namun memasuki tahun kedua pemerintahan pasca Pilkada 2008, aroma rivalitas dalam koalisi pemerintahan itu semakin mengemuka. Jika selama ini gosip rivalitas itu terdengar sebatas kalangan elit-elit partai, wartawan, dan elit-elit birokrat, maka dengan aksi Walk-Out Fraksi Partai Golkar dalam sidang paripurna penetapan APBD 2010, publik secara terbuka melihat dan menilai adanya suatu sikap saling berhadapan antara Bupati, yang Ketua DPC. PDIP dengan Wakil Bupati, yang Ketua DPD Partai Golkar. Di media massa, Mas Don menyatakan keheranan dan ketidakmengertiannya dengan sikap Fraksi Golkar yang menolak APBD 2010, padahal wakil bupati dijabat oleh Ketua DPD Partai Golkar. Sementara Kang Opik menyatakan ada persepsi masyarakat yang keliru menilai jika karena mendapat jatah wakil bupati, Golkar jadi kehilangan kekritisan dan hak kontrol. Mengapa Mas Don heran? Dan benarkah Kang Opik bahwa persepsi masyarakat itu keliru?

* * *

Istilah koalisi lazimnya terdapat di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, dimana legislatif (parlemen) dapat menjatuhkan eksekutif. Koalisi yang berasal dari bahasa latin co-alescare, artinya “tumbuh menjadi alat pengabung”, dalam hal ini dimaknai sebagai bergabungnya dua atau lebih kekuatan partai politik yang memiliki kursi di parlemen, untuk membentuk dan memperkuat suatu pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, atau sebaliknya memperkuat oposisi bagi partai-partai yang ada di parlemen, tapi tidak ikut memerintah.

Sejalan dengan perkembangan praktis politik, terutama di negara-negara yang masih mencari-cari bentuk sistem politiknya, ada pendegradasian makna koalisi. Saya memandang di negara kita yang menganut sistem presidensial (eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif), koalisi lebih dimaknai sebagai persekutuan dua atau beberapa partai politik untuk memperbesar peluang memenangkan ajang pemilihan kepala pemerintahan, baik di pusat (presiden), maupun di daerah (Gubernur/Bupati). Maka kemudian, dalam suatu kompetisi kekuasaan dengan tingkat ketidakpastian politik yang tinggi seperti pilpres dan pilkada, yang menjadi dasar pilihan suatu partai untuk ikut bersekuti atau tidak dengan satu kekuatan politik potensial, kerap kali adalah perhitungan praktis ketika resiko kalah dan tersingkir jauh lebih besar ketimbang peluang menang.
Padahal, sejatinya sebuah koalisi yang ideal tidak akan terbentuk begitu saja melainkan karena adanya faktor-faktor penentu yang terkondisikan cukup lama. Esensi dari koalisi adalah adanya agenda-agenda politik jangka panjang dalam kerangka mencapai tujuan bersama dalam memerintah. Perbedaan ideologi, kultural, warna atau atribut partai politik yang berkoalisi, lebur menjadi satu barisan setelah diikat oleh persamaan persepsi terhadap masalah, serta kesejajaran kepentingan dalam simbiosis mutualisme (saling menguntungkan). Oleh karena itu jangan heran, jika “koalisi-koalisian” yang terbentuk semata-mata karena kepentingan praktis politik menjelang pilpres/pilkada, atau bahkan sekedar memenuhi persyaratan KPU, menjadi rentan masalah dan perpecahan.

Singkat kata, koalisi adalah nonsens jika rivalitas ada di dalamnya. Kalau rivalitas itu terjadi, maka pemaknaan baik secara tekstual maupun konstektual tentang koalisi lebih jauh terdegradasi sebagai upaya elite dan partai untuk menyatukan kepentingan mereka yang sempit, sepihak, dan tak berurusan dengan hajat hidup dan kesejahteraan orang banyak.

Koalisi memang tidak berarti saling membela dalam kesalahan. Anggota koalisi berhak menyampaikan pandangan dan sikapnya manakala pemimpin koalisi dinilai tidak sejalan dengan kesepakatan. Tapi apa dan bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang secara normatif menjadi ukuran untuk mengkritisi itu dirumuskan? Kalau wakil bupati mengatakan bahwa kekritisan partai Golkar (dengan cara menginstruksikan F-PB untuk walk out) itu muncul karena ada potensi besar yang bisa membuat pemerintahan Don Murdono-Taufiq Gunawansyah ini tergelincir, bukankah dengan ikut atau tidak ikut dalam pelaksanaan APBD, Golkar sebagai partai yang berkoalisi juga akan ikut tergelincir? Apakah dengan tidak ikut melaksanakan APBD 2010, Partai Golkar otomatis lepas tanggung jawab, jika benar pemerintahan mereka tergelincir? Dengan perhitungan nalar yang terlampau jauh melompat ke dua atau tiga tahun ke depan, mungkin Pak Taufik Gunawansyah, S.Ip menjadi lupa bahwa ada tatanan etika pemerintahan dan acuan-acuan normatif yang jelas mengatur hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati secara kolektif kolekial, untuk menyelesaikan agenda-agenda “Sumedang Sehati”, dan memimpin mengatasi masalah-masalah pembangunan pada hari ini. Dengan latar belakang ini, publik dapat menilai sikap Walk-Out F-PG dan pernyataan Ketua DPD, adalah mempertegas rivalitas itu, bukan sekedar kritis.

Yang salah persepsi menurut saya adalah jika F-PG walk-out, maka DPRD dapat menjatuhkan Pemerintah. Padahal, dalam sistem presidensil, eksekutif sepenuhnya sebagai pelaksana APBD 2010, yang dapat dibaca sebagai representasi kebutuhan rakyatnya. Maka bagi saya, lepas dari siapa yang benar atau salah yang sangat bias dalam politik, segalanya tak lebih dari motif dan manuver-manuver politik yang memang mempunyai logika dan penyelesaian tersendiri. Lumrah, dan biasa-biasa saja. Tapi satu hal yang mesti diingat. Pemerintahan dan Pembangunan Sumedang harus terus berjalan, meski harus dengan terpincang-pincang.

Dalam keadaan terpincang-pincang inilah diperlukan etos bernegara, bukan sekedar berpolitik. Yang diperlukan adalah kedewasaan bernegara. Berfikir dan Bertindak sebagai negarawan dalam hal ini berarti menyampingkan ego primordial, kesombongan elitis, meredam friksi-friksi dan tidak menciptakan konflik-konflik baru, terutama kemampuan berkompromi merumuskan jalan terbaik atas dasar kepentingan Kabupaten Sumedang yang lebih luas dari sekedar target-target politik jangka pendek. Seorang negarawan akan bekerja secara sungguh-sungguh mencari jalan keluar serumit apapun persoalan negara. Ketidakhati-hatian dalam mengelola beragam konflik kepentingan dalam hidup bernegara, tidak mustahil akan membangkrutkan negara ini. Boleh jadi saya dipandang sebagai seorang idealis bodoh untuk mengatakan ini. Tapi setidaknya satu hal yang bisa saya yakini adalah, idealisme tanpa pijakan realitas akan menjadikan seorang pemimpi sekaligus pembohong. Tapi realitas praktis, tanpa didasari nilai-nilai idealisme, akan menjadikan seseorang hidup tanpa martabat. ***

(Dimuat di Majalah KIPRAH DPRD Sumedag, Edisi Pebruari Tahun 2010)

Iklan
 
5 Komentar

Ditulis oleh pada 21 Februari 2010 in Artikel

 

Tag: , , , , , ,

5 responses to “KOALISI “SUMEDANG SEHATI”

  1. darma

    22 Februari 2010 at 20:09

    da pemimpin di indonesia mah ti luhur nepi ka handap teu boga konsep. nu penting mah berkuasa. ngajalankeun na mah kumaha engke.
    tapi da anger we dipilih.jadi sabenerna mah teu kudu protes. titah saha milih si eta? hahaha…

     
  2. kurniawan

    22 Februari 2010 at 20:22

    Enya…takdir zaman meureun mo… aya nu bisa dilawan, diusahakeun, aya nu henteu…. Keun ke suatu saat urang yakin, zaman bakal robah…

     
  3. AomSumedang

    23 Februari 2010 at 02:21

    Aya Hana2 an kitu euy…………………………. boa2,,,

     
  4. AomSumedang

    23 Februari 2010 at 02:27

    Panginten aya manuver politik anu ku urg teu kaharti ngeunaan pilkada thn 2013 engke….kang encus… heuheu… rakyat geus katipu deui wae…… kwkkwkwk

     
  5. kurniawan

    23 Februari 2010 at 04:19

    Hana kurni hana adi… hahahaha dasar….keun be meh teu serius teuing maksud teh

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: